Di Desa Salimbatu, kekuatan masyarakat dan alam terjalin erat dalam lanskap pesisir yang kaya akan sumber daya. Berbekal semangat kolaborasi dan warisan kearifan lokal, desa ini membuka peluang besar untuk pengelolaan berbasis lanskap sebuah model yang menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Dalam wawancara bersama Pak Syamsudin dan Pak Mahmud, terlihat jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam di Salimbatu melibatkan lebih dari sekadar warga desa. Para tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, hingga komunitas dari luar kecamatan dan kabupaten berperan aktif dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya di wilayah muara yang vital ini. Dinamika sosial ini menciptakan keragaman latar belakang yang memperkaya kolaborasi, namun sekaligus menantang pengelolaan ruang bersama.

Meski kewenangan desa terhadap ekosistem mangrove telah diakui, tantangan finansial tetap menjadi hambatan. Dukungan dana yang diterima belum sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan. Hal ini menuntut inovasi dalam pengelolaan anggaran, serta upaya optimalisasi kinerja pemerintah desa dan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang telah dibentuk.

Dari sisi ekologi, Desa Salimbatu memiliki potensi budidaya perikanan yang kuat, namun rapuh terhadap dinamika pasar seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19. Ketika hasil tangkapan melimpah namun tidak terserap pasar, masyarakat bertahan dengan bantuan sosial, yang di sisi lain memunculkan ketergantungan baru. Selain itu, abrasi sungai menjadi ancaman nyata bagi tambak-tambak warga, bahkan memicu konflik antara nelayan dan pemilik tambak, yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Apa itu LPHD?

LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) adalah tim warga desa yang mengelola dan melindungi hutan desa. Mereka menjaga hutan tetap lestari, mencegah kerusakan, dan mengelola hasil hutan untuk kesejahteraan bersama.

Dengan melibatkan masyarakat dan membangun kerjasama luas, LPHD juga berperan penting dalam mendukung target konservasi dan rehabilitasi alam nasional, seperti melalui program Nasclim.

Relevansi LPHD dengan Target Konservasi dan Rehabilitasi NASCLIM

Dalam proyek NASCLIM, LPHD berperan penting di tingkat desa untuk mempercepat rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove. Di Desa Salimbatu, LPHD mendukung rehabilitasi mangrove untuk mengurangi emisi karbon dan memperkuat ketahanan pesisir, sambil mendorong penguatan tata kelola hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. LPHD juga aktif memantau perubahan tutupan lahan, membangun koordinasi antar wilayah, dan memastikan kegiatan konservasi berjalan berkelanjutan. Melalui peran ini, LPHD menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target konservasi dan mitigasi perubahan iklim dalam proyek NASCLIM.

Menyongsong Masa Depan

Melihat tantangan ini, muncul kesadaran akan pentingnya pendekatan lanskap yang lebih terintegrasi. Sebagaimana disampaikan Pak Mahmud pengelolaan lanskap desa perlu menghubungkan tiga aspek utama, pertama membangun sistem koordinasi yang lebih kuat, kedua menyelaraskan regulasi yang seringkali tumpang tindih, dan terakhir mengembangkan mekanisme pengelolaan berbasis otoritas lokal seperti LPHD. Dengan demikian, LPHD dapat menjadi motor penggerak yang menyatukan berbagai kepentingan, menghubungkan penggunaan lahan, dan merancang inovasi keuangan berbasis hasil pengelolaan.

Pendekatan ini juga mengandalkan kekuatan peraturan desa yang berbasis asal-usul masyarakat, menjadikan aturan lokal sebagai pondasi dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Ketika terjadi pelanggaran, warga desa mengedepankan penyelesaian damai melalui kesepakatan kolektif sebelum melibatkan pihak eksternal, sebuah praktik sosial yang memperlihatkan kekuatan tata kelola berbasis komunitas.

Dalam pandangan ke depan, peluang besar terbuka untuk memperkuat koordinasi antar desa dalam skala lanskap yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan pengelolaan hutan, mangrove, tambak, dan kawasan gambut, serta memperkuat kapasitas LPHD, Desa Salimbatu dapat menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor, adat, dan pemerintahan lokal dapat mengelola lanskap secara berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi kini dan masa depan.