Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan perlu terus dibangun. Di Kabupaten Demak, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) merupakan salah satu sarana Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan peran serta masyarakat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal inilah yang dimandatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Forum PRB.
Atas dasar tersebut, BPBD Kabupaten Demak bekerja sama dengan Wetlands International Indonesia (Yayasan Lahan Basah) menyelenggarakan kegiatan pertemuan mengenai Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di Demak pada 20 November 2019. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari workshop yang telah diadakan pada September 2018. Forum ini diharapkan dapat mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Demak, serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, perencanaan dan program pembangunan dan kegiatan PRB. Pertemuan ini diikuti oleh sekitar 70 peserta dari berbagai unsur masyarakat, yaitu pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta dan berbagai komunitas di Kabupaten Demak.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Demak memberikan arahan bahwa Forum PRB ini harapannya dapat mendukung beberapa prioritas kerja pemerintah daerah yang salah satunya akan fokus pada penguatan masyarakat di wilayah pesisir. Dalam hal ini termasuk penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan konektifitas, serta pengurangan risiko bencana di wilayah pesisir Kabupaten Demak.
Dalam pertemuan ini juga telah merumuskan rencana program kerja yang merujuk pada Sendai Framework Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015- 2030 yang telah disepakati dunia dalam hal penanggulangan bencana. SFDRR wajib menjadi pedoman bagi pemerintah dalam setiap kebijakan yang harus selalu berorientasi pada pengurangan risiko bencana (PRB). Rencana program kerja Forum PRB Kabupaten Demak yang disusun untuk jangka waktu 3 tahun memiliki beberapa prioritas, yaitu: 1) Memahami risiko bencana, 2) Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelol risiko bencana, 3) Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan, 4) Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk ‘Membangun kembali lebih baik’ dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
(Dilaporkan oleh Ragil Satriyo Gumilang)