Rohani masih ingat bagaimana rasanya setiap kali musim angin tiba. Ombak besar menghantam Pantai Dusun Antal, Kalimantan Utara. Ia tahu jika hutan bakau terus dirusak, ikan-ikan tidak punya tempat berlindung, dan keluarganya tidak memiliki sumber penghidupan.

Seperti banyak perempuan di desa pesisir lainnya, Rohani berperan dalam mengolah hasil tangkapan dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, kontribusi perempuan terhadap perekonomian pesisir seringkali tidak terlihat dalam kelompok bisnis dan pengambilan keputusan.

Situasi ini menjadi titik awal program Solusi Berbasis Alam untuk Mata Pencaharian Cerdas Iklim di Lanskap Mangrove (NASCLIM) yang dilaksanakan oleh Global Green Growth Institute (GGGI) dan Wetlands International Indonesia di Kalimantan Timur dan Utara, tempat Rohani tinggal.

Sebagai pengelola tambak, Rohani menerima pelatihan tentang peningkatan ekonomi rumah tangga dari pemerintah daerah atau pihak lain. Namun, pelatihan seringkali berhenti pada titik tertentu dan tidak berkelanjutan. NASCLIM mengambil pendekatan yang berbeda: membangun kepercayaan, mengubah pola pikir, dan mendampingi masyarakat agar dapat mengelola potensi lokal.

Program  ini tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi,  tetapi juga pada perlindungan dan pemanfaatan hutan bakau secara berkelanjutan. Usaha komunitas dapat berkembang tanpa mengorbankan ekosistem pesisir dan mendukung mata pencaharian mereka. Di desa-desa yang dibantu, pendekatan ini telah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap program pelatihan yang diberikan. Bukan sebagai peristiwa sekali waktu, tetapi sebagai proses jangka panjang.

Peran Kunci Fasilitator Desa

Peran penting dalam proses ini dimainkan oleh fasilitator desa yang membantu masyarakat di enam desa yang didukung oleh NASCLIM, serta melalui mitra program, yaitu Asosiasi Lingkar Hutan Lestari (PLHL) dan Yayasan Bumi. Para fasilitator desa tidak hanya membantu kegiatan di desa, tetapi aktif membangun jaringan dengan pemerintah daerah.

Para fasilitator diberikan pelatihan untuk memperkuat pemahaman masyarakat. Topik pelatihan seperti pengolahan produk akuakultur dan perikanan, standar kebersihan dan keamanan pangan, pencatatan keuangan sederhana, serta pengemasan dan perhitungan biaya produksi (HPP). Pelatihan ini menjadi fondasi bahwa bisnis berbasis akuakultur dan produk perikanan dapat dikelola secara profesional dan memiliki nilai ekonomi.

Karyoso, fasilitator di Desa Liagu, mengenang momen bantuannya di lapangan. “Masyarakat (Dusun Siandau) memiliki kreativitas dan kemampuan untuk mengolah hasil tangkapan mereka sendiri. Saya berharap pengelolaan hutan bakau akan semakin diakui manfaatnya dan diberdayakan untuk masa depan,” katanya.

Langkah pertama adalah pembentukan kelompok usaha kecil berbasis komoditas. Setiap kelompok terdiri dari lima orang untuk membangun kerja sama dan pembagian peran. Di desa ini, kelompok berkembang dari potensi lokal, dari pengolahan ikan hingga usaha berbasis makanan lainnya.

Pendekatan kelompok kecil terbukti efektif. Proses pembelajaran menjadi lebih intensif, praktik diterapkan, dan manfaat bisnis dirasakan lebih merata. Tidak ada persaingan, melainkan kerja sama tim dan saling mendukung. Penerapan pencatatan produksi, pengelolaan kas, dan pembagian peran antara ketua, sekretaris, dan bendahara kini telah menjadi kebiasaan baru.

Mengubah Tantangan Lokal Menjadi Peluang Ekonomi

Contoh konkret dari pemanfaatan ikan bulan-bulan (Megalops cyprinoides atau tarpon indo-pasifik). Sebelumnya, ikan ini dianggap sebagai hama dan tidak memiliki nilai komersial. Melalui bantuan NASCLIM, ikan bulan-bulan diolah menjadi bahan baku untuk produk amplang dan kerupuk.

Pengalaman ini telah membuka perspektif baru, tantangan lingkungan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah kini menjadi peluang mata pencaharian, tanpa menambah tekanan pada sumber daya alam.

Restu Widastri dari Direktorat Rehabilitasi Mangrove, Kementerian Kehutanan, berbagi pengalamannya saat berkunjung. “Di Desa Liagu, kita melihat masyarakat berpartisipasi langsung dalam upaya meningkatkan perekonomian mereka, seperti membuat ikan asap, ikan bandeng tanpa tulang, dan sayuran hidroponik. Ini adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian dengan dukungan NASCLIM. Model pendampingan, yang menekankan praktik langsung dan evaluasi bertahap, membuat kelompok tersebut lebih percaya diri dalam mencoba inovasi.”

Rumah Produksi sebagai Titik Balik untuk Kolaborasi dan Standar Bisnis yang Lebih Baik

Seiring peningkatan produksi, NASCLIM memperkenalkan konsep rumah produksi bersama. Di Dusun Siandau, Desa Liagu, rumah produksi mulai dikembangkan sebagai ruang kerja komunal yang memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan. Pendekatan ini merupakan langkah pertama menuju pemenuhan persyaratan seperti Produksi Pangan Industri Rumahan (PIRT) dan sertifikasi halal.

Sri Wahyuni, Kepala Unit Lingkungan (RT) di Dusun Siandau merasakan bertambahnya pendapatannya. Selama Pekan Petani dan Nelayan Daerah (KTNA) di Kalimantan Utara awal 2026, usaha mereka membuahkan hasil. “Kami membawa lusinan toples dan semuanya terjual habis,” katanya sambil tersenyum.

Produk-produk dipasarkan secara lokal melalui sistem pra-pemesanan dan media sosial. Selain itu, NASCLIM membantu kelompok bisnis dalam memperoleh izin usaha. Di Siandau, misalnya, empat produk olahan—abon ikan, sambal ikan asap, sambal udang asap, dan pasta udang—telah memperoleh Nomor Identifikasi Usaha (NIB) dan izin PIRT. Status legal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga membuka peluang pemasaran lebih luas. Delapan toko di Kota Tarakan bahkan telah menyatakan kesediaan untuk menjual produk tersebut melalui skema konsinyasi, menandai langkah penting menuju pemasaran yang lebih profesional.

Di balik peningkatan pemasaran, tantangan infrastruktur tetap menjadi masalah utama. Keterbatasan listrik dan air bersih mengambat alat produksi beroperasi secara optimal, sementara jaringan internet yang lemah menghambat pemasaran digital dan pemrosesan perizinan berbasis daring.

Meskipun demikian, keunikan pendekatan program ini melalui bantuan menyeluruh, revitalisasi kelompok yang ada, kolaborasi erat dengan Organisasi Aparatur Daerah (OPD) seperti Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, dan lainnya, serta pemanfaatan aset pemerintah yang tidak terpakai, telah memastikan bahwa proses penguatan bisnis terus berlanjut. Pengalaman di Desa Liagu menunjukkan perubahan tidak hanya berasal dari pelatihan, tetapi dari bantuan jangka panjang yang membangun kepercayaan dan kapasitas masyarakat. Ketika masyarakat mampu melihat potensi ekonomi dari sumber daya lokal disertai pemahaman pentingnya hutan bakau, mata pencaharian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim mulai terbentuk. Pendekatan ini membuka peluang bagi desa-desa pesisir lainnya untuk mengembangkan model serupa.