{"id":1944,"date":"2015-12-28T07:20:13","date_gmt":"2015-12-28T00:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/"},"modified":"2023-09-27T19:58:35","modified_gmt":"2023-09-27T12:58:35","slug":"berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/","title":{"rendered":"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014)"},"content":{"rendered":"<p>(Senin, 28 Desember 2015) Pada hari ini, Wetlands International meluncurkan analisis kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71\/2014 dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peraturan tersebut agar lebih efektif dalam mengurangi resiko kebakaran, emisi CO2, kehilangan biodiversitas, subsiden dan banjir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.<\/p>\n<p>Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71\/2014) belum lama disyahkan, namun keberadaannya banyak menimbulkan pro dan kontra diantara para pemangku kepentingan. \u00a0\u00a0Di dalam peraturan tersebut, walaupun telah dimandatkan bahwa Pemerintah Indonesia dan stakeholder terkait harus melindungi lahan gambut, namun dalam klausul-klausulnya peraturan tersebut dinilai masih belum cukup efektif untuk melindungi fungsi ekosistem gambut dan belum dapat memastikan pengelolaan gambut yang berkelanjutan. \u00a0Kondisi demikian akan lebih sulit lagi jika di atas lahan gambut telah terdapat berbagai kegiatan pembangunan dengan berbagai tujuan dan manfaat yang berbeda<\/p>\n<p>Di dalam analisis dijelaskan bahwa pengaturan tinggi muka air, baik yang dituangkan dalam PP71 maupun dari hasil-hasil kajian ilmiah lainnya serta BMP (<em>Best Management Practice<\/em>) RSPO,kemungkinan disusun berdasarkan asumsi bahwa pengelolaan gambut dengan mengatur tinggi muka air pada saluran drainase dapat mencegah\/mengurangi dampak yang merugikan seperti emisi GRK, subsiden dan kebakaran. \u00a0Pernyatan\/asumsi demikian tidak salah, namun Nyoman Suryadiputra, Direktur Wetlands International Indonesia, mengatakan bahwa \u201cbetapapun bagus atau hebatnya model pengelolaan tata air dalam mengatur\/mengendalikan tinggi muka air tanah di lahan gambut, tapi kejadian subsiden di lahan gambut, akibat adanya kanal-kanal drainase, \u00a0tidak akan dapat terhindarkan.\u00a0 Jika kondisi demikian berlangsung terus menerus, maka lahan gambut akan rusak dan tergenang\u201d.<\/p>\n<p>Kerusakan lahan gambut berawal dari ketika gambut didrainase, yang menyebabkan gambut menjadi \u00a0kering dan sangat rentan terhadap kebakaran. Kebarakan yang terjadi sering kali menimbulkan asap yang sangat merugikan bagi lingkungan, iklim, ekonomi dan kesehatan jutaan masyarakat sekitar. Drainase yang dilakukan terus menerus akan meningkatkan emisi CO2 dan menghambat upaya pemerintah dalam memenuhi komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca . Selain itu, dengan laju subsidensi 3-6 cm\/tahun, gambut akan mengalami penyusutan sampai pada titik dimana permukaan gambut sama dengan atau lebih rendah dari permukaan sungai\/laut dan mengakibatkan gambut tergenang banjir dan \u00a0akhirnya kehilangan nilai produktivitasnya.<\/p>\n<p>Oleh karena itu Wetlands International mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan kajian-kajian ilmiah yang dapat dipercaya, terutama terkait dengan dampak kerusakan lahan gambut terhadap masyarakat, iklim dan lingkungan, serta menuangkannya ke dalam kebijakan yang efektif.<\/p>\n<p>Juga, berdasarkan PP 71\/2014 Wetlands International mendorog pemerintah untuk menyusun strategi konservasi dan restorasi\u00a0 gambut dengan melibatkan berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, pertambangan dan sektor-sektor penggunaan lahan lainnya. Strategi tersebut dapat dikoordinasikan melalui Badan Restorasi Gambut yang akan segera dibentuk oleh Presiden Jokowi, seperti yang telah disampaikan pada COP 21 di Paris.<\/p>\n<div class=\"alignwide\">\n\t\t\n\t<div class=\"teaser-download\">\n\t<div class=\"grid-narrow\">\n\t\t<div class=\"col-span-full md:col-span-4 md:col-start-2 lg:col-start-3 md:row-span-full lg:mr-12\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"col-span-full md:col-span-4 md:col-start-3 lg:col-span-5 lg:col-start-6 md:row-span-full lg:-ml-8\">\n\t\t\t<div class=\"teaser-download__block\">\n\t\t\t\t<div class=\"flex flex-col gap-4\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"block-title\">Analisis kebijakan tentang PP 71\/2014<\/h3>\n\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div>\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/download\/1284\/?tmstv=1775408217\" aria-label=\"Download Analisis kebijakan tentang PP 71\/2014, (pdf, 1.69 MB)\" class=\"btn btn--secondary btn--mobile-full\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"btn__icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"icon-inline\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"btn__text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDownload (pdf, 1.69 MB)\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n<div class=\"alignwide\">\n\t\t\n\t<div class=\"teaser-download\">\n\t<div class=\"grid-narrow\">\n\t\t<div class=\"col-span-full md:col-span-4 md:col-start-2 lg:col-start-3 md:row-span-full lg:mr-12\">\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"col-span-full md:col-span-4 md:col-start-3 lg:col-span-5 lg:col-start-6 md:row-span-full lg:-ml-8\">\n\t\t\t<div class=\"teaser-download__block\">\n\t\t\t\t<div class=\"flex flex-col gap-4\">\n\t\t\t\t\t<h3 class=\"block-title\">Policy Analysis of PP 71\/2014<\/h3>\n\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div>\n\t\t\t\t\t\t\t<a href=\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/download\/1285\/?tmstv=1775408217\" aria-label=\"Download Policy Analysis of PP 71\/2014, (pdf, 1.96 MB)\" class=\"btn btn--secondary btn--mobile-full\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"btn__icon\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"icon-inline\" aria-hidden=\"true\"><\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"btn__text\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tDownload (pdf, 1.96 MB)\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Senin, 28 Desember 2015) Pada hari ini, Wetlands International meluncurkan analisis kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71\/2014 dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peraturan tersebut agar lebih efektif dalam mengurangi resiko kebakaran, emisi CO2, kehilangan biodiversitas, subsiden dan banjir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71\/2014) belum [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":318,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"editor_notices":[],"footnotes":""},"wl_issue":[],"wl_topic":[10],"wl_type":[],"class_list":["post-1944","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","wl_topic-konservasi-dan-restorasi-lahan-gambut"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014) - Wetlands International Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014) - Wetlands International Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"(Senin, 28 Desember 2015) Pada hari ini, Wetlands International meluncurkan analisis kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71\/2014 dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peraturan tersebut agar lebih efektif dalam mengurangi resiko kebakaran, emisi CO2, kehilangan biodiversitas, subsiden dan banjir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71\/2014) belum [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Wetlands International Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/facebook.com\/wetlandsinternationalindonesia\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2015-12-28T00:20:13+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-09-27T12:58:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1920\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1280\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/gif\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"wetlandsindonesia\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"wetlandsindonesia\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\"},\"author\":{\"name\":\"wetlandsindonesia\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/person\/bbafd66457c53a52c9cdc2acf01c91fb\"},\"headline\":\"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014)\",\"datePublished\":\"2015-12-28T00:20:13+00:00\",\"dateModified\":\"2023-09-27T12:58:35+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\"},\"wordCount\":435,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif\",\"articleSection\":[\"Uncategorized\"],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\",\"url\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\",\"name\":\"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014) - Wetlands International Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif\",\"datePublished\":\"2015-12-28T00:20:13+00:00\",\"dateModified\":\"2023-09-27T12:58:35+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif\",\"contentUrl\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif\",\"width\":1920,\"height\":1280},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/\",\"name\":\"Wetlands International Indonesia\",\"description\":\"Menginspirasi dan memobilisasi masyarakat guna menjaga dan merestorasi lahan basah bagi manusia dan alam.\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#organization\",\"name\":\"Wetlands International Indonesia\",\"url\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/08\/Wetlands-International-logo-RGB-High-res-Transparente.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/08\/Wetlands-International-logo-RGB-High-res-Transparente.png\",\"width\":1920,\"height\":949,\"caption\":\"Wetlands International Indonesia\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/facebook.com\/wetlandsinternationalindonesia\/\",\"https:\/\/www.instagram.com\/yayasanlahanbasah\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@yayasanlahanbasah\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/person\/bbafd66457c53a52c9cdc2acf01c91fb\",\"name\":\"wetlandsindonesia\",\"url\":\"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/author\/wetlandsindonesia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014) - Wetlands International Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014) - Wetlands International Indonesia","og_description":"(Senin, 28 Desember 2015) Pada hari ini, Wetlands International meluncurkan analisis kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 71\/2014 dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat peraturan tersebut agar lebih efektif dalam mengurangi resiko kebakaran, emisi CO2, kehilangan biodiversitas, subsiden dan banjir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71\/2014) belum [&hellip;]","og_url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/","og_site_name":"Wetlands International Indonesia","article_publisher":"https:\/\/facebook.com\/wetlandsinternationalindonesia\/","article_published_time":"2015-12-28T00:20:13+00:00","article_modified_time":"2023-09-27T12:58:35+00:00","og_image":[{"width":1920,"height":1280,"url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif","type":"image\/gif"}],"author":"wetlandsindonesia","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"wetlandsindonesia","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/"},"author":{"name":"wetlandsindonesia","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/person\/bbafd66457c53a52c9cdc2acf01c91fb"},"headline":"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014)","datePublished":"2015-12-28T00:20:13+00:00","dateModified":"2023-09-27T12:58:35+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/"},"wordCount":435,"publisher":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif","articleSection":["Uncategorized"],"inLanguage":"id"},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/","url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/","name":"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014) - Wetlands International Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif","datePublished":"2015-12-28T00:20:13+00:00","dateModified":"2023-09-27T12:58:35+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#primaryimage","url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif","contentUrl":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2014\/11\/gbt-ff.gif","width":1920,"height":1280},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/berita-artikel-saat-ini-cari-syndication-pemerintah-indonesia-harus-memperkuat-peraturan-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-ekosistem-gambut-pp712014-agar-kerusakan-lahan-gambut-dapat-seg\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pemerintah Indonesia harus memperkuat peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP71\/2014)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#website","url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/","name":"Wetlands International Indonesia","description":"Menginspirasi dan memobilisasi masyarakat guna menjaga dan merestorasi lahan basah bagi manusia dan alam.","publisher":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#organization","name":"Wetlands International Indonesia","url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/08\/Wetlands-International-logo-RGB-High-res-Transparente.png","contentUrl":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2024\/08\/Wetlands-International-logo-RGB-High-res-Transparente.png","width":1920,"height":949,"caption":"Wetlands International Indonesia"},"image":{"@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/facebook.com\/wetlandsinternationalindonesia\/","https:\/\/www.instagram.com\/yayasanlahanbasah\/","https:\/\/www.youtube.com\/@yayasanlahanbasah"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/#\/schema\/person\/bbafd66457c53a52c9cdc2acf01c91fb","name":"wetlandsindonesia","url":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/author\/wetlandsindonesia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1944"}],"collection":[{"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1944"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1944\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2309,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1944\/revisions\/2309"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/318"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"wl_issue","embeddable":true,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/wl_issue?post=1944"},{"taxonomy":"wl_topic","embeddable":true,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/wl_topic?post=1944"},{"taxonomy":"wl_type","embeddable":true,"href":"https:\/\/indonesia.wetlands.org\/id\/wp-json\/wp\/v2\/wl_type?post=1944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}