Lahan Basah Perkotaan, Membuat Hidup di Kota Semakin Hidup

Home » Berita » Pesisir dan delta » Ketahanan pesisir » Lahan Basah Perkotaan, Membuat Hidup di Kota Semakin Hidup
Berita

Setiap tanggal 2 Februari diperingati sebagai hari lahan basah sedunia. Perayaan ini secara resmi dimulai sejak tahun 1997, menandai diadopsinya suatu perjanjian internasional untuk perlindungan lahan basah, yang diadakan pada tanggal 2 Februari 1971 di kota Ramsar, Iran.

Perjanjian internasional tersebut kemudian dikenali sebagai Konvensi Ramsar. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Ramsar sejak tahun 1991 melalui Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1991. Saat ini Indonesia telah memiliki 7 lokasi lahan basah yang menjadi bagian dari situs Ramsar (Ramsar Site), yaitu Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Sembilang (Keduanya kemudian bergabung menjadi Taman Nasional Berbak – Sembilang), Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Taman Nasional Danau Sentarum (sekarang bergabung menjadi Taman Nasional Danau Sentarum Betung Kerihun), Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, dan Taman Nasional Wasur.

Perayaan hari lahan basah sedunia pada dasarnya adalah upaya untuk secara terus menerus menumbuhkan kesadartahuan mengenai peran penting lahan basah bagi manusia dan planet bumi. Untuk tahun 2018, perayaan hari lahan basah sedunia mengambil tema “Wetlands for a sustainable urban future” atau lahan basah untuk masa depan perkotaan yang berkelanjutan. Tema tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa hampir separuh dari jumlah penduduk dunia saat ini hidup di perkotaan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, baik karena semakin bertambahnya wilayah pinggiran yang berubah menjadi perkotaan, atau juga karena semakin meningkatnya penduduk wilayah pinggiran yang pindah ke perkotaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, ada kebutuhan yang semakin mendesak bahwa perkotaan kemudian tidak hanya harus menyediakan kebutuhan dasar untuk kehidupan penduduknya, seperti sandang, pangan dan papan; tetapi juga perkembangan kebutuhan lain, seperti keamanan, resiliensi atau ketahanan dan tempat tinggal yang ramah lingkungan.

“Pembangunan pemukiman perkotaan saat ini menjadi perhatian bagi konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana. Ketika kota semakin tumbuh dan kebutuhan lahan semakin meningkat, maka kecenderungannya adalah kemudian terjadi penggunaan lahan basah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lahan basah seringkali dianggap sebagai lahan terlantar (wasteland) untuk membuang sampah dan limbah atau diurug untuk kepentingan lainnya” cetus Martha Rojas Urrego, Sekretaris Jenderal Konvensi Ramsar, yang berkedudukan di Gland, Swiss. Padahal, jika dipertahankan dan dimanfaatkan secara bijaksana, lahan basah sejatinya dapat memberikan berbagai manfaat ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk memadukan kehadiran lahan basah ke dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan suatu kota.

Yus Rusila Noor, Head of Programme Wetlands International Indonesia, menambahkan bahwa tema perayaan tahun ini sangat relevan dengan perkembangan lahan basah perkotaan di Indonesia. “Beberapa kota besar di Indonesia sedang mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh semakin menyusutnya fungsi alami lahan basah. Salah satu yang semakin banyak dirasakan adalah adanya banjir rob yang semakin sering terjadi, serta menurunnya permukaan tanah (subsiden), salah satunya akibat pemanfaatan air tanah yang berlebihan” imbuh Yus. Beberapa kota di Pantai Utara Jawa telah mengalami kehilangan mangrove akibat dikonversi menjadi lahan budidaya perairan di wilayah pesisirnya, yang kemudian memacu terjadinya abrasi pesisir.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah bekerja keras untuk mengatasi bencana ekologis akibat menyusutnya fungsi lahan basah pesisir. Apri Susanto, pimpinan kegiatan konsorsium Building with Nature menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pemasangan bangunan pemerangkap lumpur yang memanfaatkan mekanisme alam di wilayah pesisir kabupaten Demak. Kegiatan yang antara lain didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi pesisir yang memadai untuk kemudian dapat ditumbuhi oleh tegakan mangrove secara alami. Dalam jangka panjang, kegiatan yang dipadukan dengan pengembangan ekonomi masyarakat tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi alami mangrove dalam melindungi pesisir, sekaligus meningkatkan resiliensi masyarakat.

“Upaya peningkatan resiliensi masyarakat akan lebih berhasil guna apabila ada keterpaduan antara pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, serta pemulihan dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, atau yang lebih dikenal dengan pendekatan Pengelolaan Risiko Terpadu (Integrated Risk Management)” tambah Susan Lusiana, dari konsorsium Indonesia-Belanda Partners for Resilience. Jika berjalan dengan baik, lahan basah sebenarnya dapat menjalankan fungsinya sebagai pengurang risiko banjir dan penyaring limbah. Selain itu, lahan basah juga berperan untuk meningkatkan kualitas air dan udara, menjaga ketersediaan air bersih, serta menyediakan tempat yang lebih layak bagi manusia untuk hidup dan memperoleh penghidupan.

Dalam sambutannya terkait dengan peringatan hari lahan basah sedunia 2018, Sekjen Konvensi Ramsar mengajak kotakota di dunia untuk menerapkan kebijakan dan tindakan yang akan membantu pelestarian lahan basah di perkotaan. Ada berbagai kota di dunia yang telah berhasil menerapkan komitmennya untuk memanfaatkan lahan basah perkotaan secara bijaksana, dan dapat menjadi contoh untuk kota-kota lainnya. Kota-kota yang telah berhasil melaksanakan konsep tersebut akan diberikan penghargaan berupa Akreditasi Kota Lahan Basah (Wetland City Accreditation) oleh Konvensi Ramsar. Penghargaan akan disampaikan pada saat dilangsungkannya pertemuan Conference of Parties ke-13 di Dubai, Oktober 2018.

Mari kita jadikan kota kita dapat membuat hidup lebih hidup dengan melakukan tindakan untuk melindungi, mempertahankan, dan mengembalikan lahan basah di perkotaan.

[Download not found]

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Maulyati Nuraini Slamet – Policy Advocacy and Communications Coordinator Wetlands International Indonesia. e-mail: [email protected] | Telp. +62 818 417730